By / Artikel Syariah & HAM ID

Lebih Dekat dengan HAM: Sebuah Refleksi

Spread the love

Oleh: Nafi’ Muthohirin

Sejatinya, tidak ada yang sulit bagi kita dalam mempelajari HAM. Sebagai sebuah konsep yang datang dari Barat, terutama karena kita adalah bagian dari masyarakat Timur dan bergama Islam, sehingga seolah-olah kerangka yang memperjuangkan hak-hak dasar manusia ini sulit ditangkap bagi sebagian kita yang tetap kokoh dan menutup diri dari pemikiran modern.

HAM ada ketika manusia mulai mengenal peradaban. Itu adalah pemahaman yang sangat idealis, karena pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dengan banyak keistimewaan. Manusia memiliki hak dasar, misalnya, hak untuk mendapatkan hidup yang layak, makanan yang cukup, serta memenuhi kebutuhan hawa nafsu.

Sementara pada tataran yang normatif, HAM memiliki sejarah yang terentang panjang. Fakta-fakta itu bisa ditelusuri dari beberapa dokumen yang menjadi ihwal bagi perkembangan HAM saat ini. Beberapa dokumen tersebut, misalnya, Maghna Carta (1215) dan Bill of Right (1689) di Inggris, The Declaration of Independence of United State (1776), serta Declaration Des Droits De L’ Homme Et Du Citoyen di Prancis.

Namun, yang paling banyak dirujuk dan diratifikasi oleh banyak negara saat ini adalah Universal Declaration of Human Rights (DUHAM/ 1948) oleh Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa hal yang tertera dalam DUHAM yaitu: (1) Setiap manusia memilik hak untuk hidup bebas dan mendapatkan perlindungan (2) Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum (3) Hak mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana (4) Hak untuk masuk dan keluar wilayah dari suatu negara (5) Hak mendapat hak milik atas benda (6) Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan (7) hak untuk bebas memeluk agama (8) Hak untuk bebas mendapatkan pekerjaan (9) dan Hak untuk berdagang.

Kenapa PBB perlu membuat DUHAM dan apa kepentingannya? Tentu saja, ini adalah pertanyaan kritis, yang murni bersumber dari nalar kritik penulis. DUHAM dibuat tepat ketika Perang Dunia II usai (1939-1945). Dan, negara-negara pemenangnya adalah Inggris, Amerika Serikat (AS) dan Prancis (Blok Sekutu), Uni Soviet dan Tiongkok (Blok Poros). Kemudian, dalam rangka memperkuat soliditas negara-negara pemenang, maka dibuatlah PBB yang negara-negara pemenang ini memiliki wewenang penuh (hak veto).

Dan, HAM adalah satu bagian dari serangkaian upaya PBB untuk memulihkan kondisi global pasca perang. HAM dibuat dalam rangka memastikan supaya setiap individu bisa terbebas dari ancaman kelaparan, kemiskinan, ketakutan dan menikmati hidup secara normal, yaitu bebas berserikat dan mengemukakan pendapat.

Lalu, apa relevansinya bagi Tanah Air kita? Indonesia adalah anggota tetap PBB sejak tahun 1950, sehingga meratifikasi HAM adalah salah satu konsekuensi logis. Sayangnya, pada tataran praktik, dalam beberapa kasus, Indonesia tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah HAM Internasional.

Inkonsistensi tersebut, misalnya, ketika marak isu hukuman mati, perkawinan sejenis (Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender/ LGBT), menikah beda agama, dan penghilangan nyawa terhadap sejumlah aktivis, seperti halnya Munir. Dalam isu-isu sensitif ini, pemerintah tidak berani ambil sikap pro terhadap HAM. Meski mendapat kecaman dari banyak aktivis dan pembela HAM, namun negara tetap cuek bebek atas persoalan-persoalan ini.

Untuk kasus-kasus di atas, pemerintah tidak bisa bersikap tegas dengan menjalankan secara penuh konsep HAM Universal yang disetujui oleh banyak negara itu karena beberapa alasan yang tidak populis bagi rakyat Indonesia. Beberapa alasan yang bisa kita hadirkan, yaitu: Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang sudut pandang berfikirnya masih banyak yang menolak segala hal yang merupakan produk dari pemikiran Barat. Kedua, untuk kasus hukuman mati bagi pelaku terorisme dan pengedar narkoba, Indonesia memandang perlu menghukum mati karena sudah sangat merugikan bangsa.

Ketiga, kasus pembunuhan aktivis tidak dibela oleh pemerintah karena akan membongkar kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh negara dan militer. Kasus besar ini akan sulit diselesaikan oleh internal negara, perlu ada diplomasi politik luar negeri, sehingga polisi internasional bisa mengungkapnya dengan segera.

Keempat, dalam berbagai isu pembelaan minoritas, negara pun sering tidak hadir, karena merasa tidak populis harus berlawanan dengan mayoritas umat Islam yang bersudut pandang kaku.

Dari keempat alasan tersebut, sesungguhnya yang paling dilematis bagi pemerintah adalah keengganan menjalankan HAM secara penuh dengan alasan banyaknya umat Islam yang menolak isu-isu tertentu seperti perkawinan sejenis dan beda agama. Beberapa konsep HAM Internasional sangat bertentangan dengan syariah, dalam anggapan banyak umat Islam di negeri ini.

Nafi Muthohirin

Nafi Muthohirin

Staf Program at Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM)
NAFI’ MUTHOHIRIN adalah Dosen Agama di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sekaligus sebagai Direktur Riset di Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM UMM). Pendidikan magisternya di jurusan Kajian Agama dan Studi Perdamaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014). Minat kajiannya berpusat pada tema-tema Islam dan Perdamaian; Radikalisme dan Kekerasan Ekstrimisme, serta Multikulturalisme. Beberapa karyanya yang sudah diterbitkan, di antaranya adalah: (1) Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus (IndoStrategi, Jakarta: 2014); (2) Mahasiswa di Pusaran Fundamentalisme Islam Kampus: Studi Kasus di Universitas Indonesia (Maarif Institute, Jakarta: 2014); (3) Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial (Jurnal Afkaruna, UMY: 2015); (4) Reproduksi Salafi: Dari Kesunyian Apolitis Menuju Jihadis (Maarif Institute, dalam proses). Nafi’ memiliki pengalaman yang panjang di bidang jurnalistik, di antaranya pernah bekerja di: (1) MATAN (PW Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya: 2009-2010); (2) Rakyat Merdeka (Jawa Pos Grup, Jakarta, 2010-2012); (3) Koran SINDO (MNC Grup, Jakarta: 2011-2015); (4) MONDAY Magz (Jakarta, Okt 2015 – Agt 2016). Beberapa artikelnya tersebar di sejumlah harian, seperti di Radar Surabaya, Malang Post, Koran SINDO, Radar Banten, dan GeoTimes.
Nafi Muthohirin

Latest posts by Nafi Muthohirin (see all)


Spread the love

Nafi Muthohirin

NAFI’ MUTHOHIRIN adalah Dosen Agama di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sekaligus sebagai Direktur Riset di Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM UMM). Pendidikan magisternya di jurusan Kajian Agama dan Studi Perdamaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014). Minat kajiannya berpusat pada tema-tema Islam dan Perdamaian; Radikalisme dan Kekerasan Ekstrimisme, serta Multikulturalisme. Beberapa karyanya yang sudah diterbitkan, di antaranya adalah: (1) Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus (IndoStrategi, Jakarta: 2014); (2) Mahasiswa di Pusaran Fundamentalisme Islam Kampus: Studi Kasus di Universitas Indonesia (Maarif Institute, Jakarta: 2014); (3) Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial (Jurnal Afkaruna, UMY: 2015); (4) Reproduksi Salafi: Dari Kesunyian Apolitis Menuju Jihadis (Maarif Institute, dalam proses). Nafi’ memiliki pengalaman yang panjang di bidang jurnalistik, di antaranya pernah bekerja di: (1) MATAN (PW Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya: 2009-2010); (2) Rakyat Merdeka (Jawa Pos Grup, Jakarta, 2010-2012); (3) Koran SINDO (MNC Grup, Jakarta: 2011-2015); (4) MONDAY Magz (Jakarta, Okt 2015 – Agt 2016). Beberapa artikelnya tersebar di sejumlah harian, seperti di Radar Surabaya, Malang Post, Koran SINDO, Radar Banten, dan GeoTimes.

Leave a Comment

Your email address will not be published.