By / Kolom

Media Sosial dan Ironi Literasi Kita

Spread the love

SEBAGIAN di antara kita, atau bahkan setiap dari kita, (mungkin) pernah menerima pesan dalam bentuk artikel atau gambar yang bernada provokatif, menyesatkan dan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketika menerima berita-berita palsu (hoax) yang demikian itu, rasa jengkel sudah pasti kita rasakan.

Sayangnya, banyak artikel atau gambar berita palsu seperti itu terus memenuhi jejaring sosial yang ada sekarang, dan ironisnya banyak orang yang memberi komentar dan mempercayainya. Padahal, sumber dan data informasi yang disajikan tak lebih dari sekedar bohong.

Mencermati fenomena yang demikian, satu pertanyaan yang patut kita ajukan, yaitu kenapa banyak orang mudah percaya terhadap berbagai berita hoax, bahkan ikut-ikutan menyebarkannya, padahal infrastruktur yang menjamin ketersediaan informasi sudah cukup berlimpah di era teknologi informasi seperti saat ini?

 

Peran Media Sosial

Menurut riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) 2015, terdapat 88,1 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 255 juta jiwa yang hari ini terhubung dengan internet. Dari 88,1 juta netizen itu, saluran media sosial adalah yang paling banyak dikunjungi. Setiap hari, ada sekitar 76 juta (87,4%) netizen yang melakukan perbincangan di jejaring sosial.

Dengan keberadaan 76 juta netizen itu, kita bisa bayangkan bagaimana sesaknya perbincangan di jejaring sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan YouTube. Dengan sekali klik, tanpa berfikir panjang, artikel atau gambar-gambar hoax itu diproduksi demi menaikkan peringkat situs tertentu, atau sengaja dibuat untuk menjatuhkan orang dan kelompok tertentu. Ironisnya, setiap individu dengan mudahnya memviralkan berbagai artikel dan gambar tersebut, sehingga seringkali memicu kebencian.

Dengan demikian, hampir tidak ada batasan moral, etika, sopan dan santun yang bisa diterapkan di dunia yang banyak digemari anak-anak muda tersebut. Maka tidak heran, bila hari-hari ini, dengan sangat mudahnya ujaran kebencian dan kata permusuhan itu kita jumpai di berbagai saluran media sosial. Yang awalnya teman lama, karena berbeda pilihan politik atau pandangan terhadap tafsir agama tertentu, kemudian menjadi saling olok dan caci maki di media sosial.

Jelas saja, penggunaan media sosial yang penuh dengan potret kebencian ini jauh dari asas kemanfaatan. Kehadiran media dalam jaringan yang mulanya bisa menjadi alat bagi masifitas gerakan sosial baru, seperti yang sudah terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, malah belum berperan sebagaimana mestinya di Indonesia. Masih banyak kita temukan artikel bodong yang menyudutkan kelompok, agama, dan penganut keyakinan tertentu; serta ungkapan peyoratif yang menjatuhkan harga diri sebuah pemerintahan di jejaring sosial.

Bersemainya artikel-artikel bodong (terutama yang berbasiskan keagamaan) dan maraknya ujaran kebencian yang dengan mudah kita jumpai di media sosial mengindikasikan satu hal, yakni rendahnya tingkat literasi di negeri ini. Meski berbagai infrastruktur yang mendukung, seperti perpustakaan, koran, toko buku, epaper dan ejournal, telah banyak tersedia, namun kenyataan hari ini menggambarkan masyarakat kita tetap enggan membiasakan diri melakukan pembacaan secara berulang dan menyeluruh atas setiap informasi yang diterima.

Kondisi ini sangat ironis, mengingat akses internet di Indonesia relatif cepat dan setiap individu senantiasa terhubung dengan mobile phone, serta ketersediaan komputer juga sangat mencukupi. Kemudian, sebagaimana data APJII 2015 bahwa hampir setiap setengah jam sekali orang memeriksa media sosial mereka. Jadi, bukan soal ketersediaan akses mendapatkan bahan bacaan yang menjadi persoalan utama bangsa kita menjadi illiterate, tapi lebih pada sikap malas yang merajalela dan membludaknya perilaku instan.

Tak pelak, data World’s Most Literate Nation, yang disusun oleh Central Connecticut State University belum lama ini membelalakkan mata kita semua. Laporan hasil riset tersebut menyebutkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti. Indonesia berada di urutan paling belakang nomor dua setelah Bostwana, negara di kawasan selatan Afrika.

Laporan tersebut juga mengungkapkan, bahwa bangsa yang masuk dalam kategori illiterate, masyarakatnya cenderung suka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, berperilaku brutal dan suka merusak, serta kerap melanggar hak asasi manusia. Miris, karena perilaku-perilaku tersebut dengan mudah kita jumpai di negeri ini sekarang, baik yang berada di dunia nyata maupun maya.

Dengan berbagai infrastruktur yang tersedia, baik jaringan internet maupun perpustakaan dan toko buku yang berjubel, mestinya masyarakat Indonesia bisa bersanding dengan sejumlah negara yang masuk pada peringkat atas sebagai negara yang sadar literasi, seperti Finlandia, Norwegia, Islandia atau Denmark, kemudian bersikap kritis terhadap berbagai pemberitaan atau berita palsu yang beredar di media sosial.

Untuk menyikapi fenomena yang elegis ini, ada baiknya kita kembali mempelajari filsafat fenomenologi, yang mengajarkan kepada kita supaya senantiasa bersikap kritis dan konfirmatif terhadap setiap informasi, pandangan dan paradigma pemikiran yang kita terima. Sebagaimana perkataan Edmund Husserl, bahwa setiap pandangan pertama yang kita terima, mesti diikuti dengan pandangan kedua; setiap first look harus diikuti dengan second look supaya kita dapat menyingkap hijab-hijab kebenaran yang dimaksud.

Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si

Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si

Direktur Eksekutif at Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM)
SYAMSUL ARIFIN adalah Profesor Sosiologi Agama di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Saat ini, dia menjabat sebagai Wakil Rektor I UMM, sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Program Pascasarjana UMM. Minat akademiknya terkosentrasi pada kajian dan riset mengenai pendidikan, radikalisme, multikulturalisme dan hak asasi manusia. Beberapa karyanya yang telah dipublikasikan, di antaranya adalah: (1) Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia (UMM Press, 2005); (2) Studi-studi Agama: Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer (UMM Press, 2009); Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia (Intrans Malang, 2015); Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia, Voices of Islamic Religious Leaders in East Java (Kanisius, Yogyakarta, 2010). Syamsul juga terlibat dalam sejumlah penulisan buku yang berbasiskan riset, di antaranya: (1) Indonesian Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspective (BUY Law Review, 2012); (2) The Construction of Islamic Education of Islamic Education in Hizb Perspective (Education, Vol 10, Number 3, September-December 2012); (3) Stem the Tide of Radicalization in Indonesia (Islamica: Islamic Studies, Vol. 8 No. 2 (2014).
Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si

Latest posts by Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si (see all)


Spread the love

Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si

SYAMSUL ARIFIN adalah Profesor Sosiologi Agama di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Saat ini, dia menjabat sebagai Wakil Rektor I UMM, sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM) Program Pascasarjana UMM. Minat akademiknya terkosentrasi pada kajian dan riset mengenai pendidikan, radikalisme, multikulturalisme dan hak asasi manusia. Beberapa karyanya yang telah dipublikasikan, di antaranya adalah: (1) Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia (UMM Press, 2005); (2) Studi-studi Agama: Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer (UMM Press, 2009); Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia (Intrans Malang, 2015); Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia, Voices of Islamic Religious Leaders in East Java (Kanisius, Yogyakarta, 2010). Syamsul juga terlibat dalam sejumlah penulisan buku yang berbasiskan riset, di antaranya: (1) Indonesian Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspective (BUY Law Review, 2012); (2) The Construction of Islamic Education of Islamic Education in Hizb Perspective (Education, Vol 10, Number 3, September-December 2012); (3) Stem the Tide of Radicalization in Indonesia (Islamica: Islamic Studies, Vol. 8 No. 2 (2014).

Leave a Comment

Your email address will not be published.