By / Media

Memahami Perkembangan HAM di Indonesia

Spread the love

Oleh: M. Khusnul Khuluq

Mahasiswa Syari’ah dan HAM

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Muhammadkhusnul37@yahoo.com

 

Ulasan ini mebicarakan diskursus perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Ulasan ini banyak merujuk pada bab ke-5 dari buku Hukum Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh PUSHAM UII. Adapaun lingkup pembahasan dalam ulasan ini adalah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia.

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dapat diruntut sejak negara ini lahir, yakni pasca proklamasi kemerdekaan 1945. Pada masa ini sempat terjadi perdebatan apakah hak-hak individu harus dicantumkan dalam konstitusi atau tidak. Soekarno dan Supomo menolak pencantuman pasal-pasal hak warga negara dalam Konstitusi Indonesia. Sementara itu Hatta dan Yamin bersikeras menuntut dicantumkannya hak warga negara dalam pasal-pasal Konstitusi  Indonesia.

Soekarno berpandangan bahwa, dengan mencantumkan hak-hak individu dalam konstitusi justru akan menumbuhkan individualisme atau bahkan liberalisme. Faham seperti ini bagi Soekarno tidak akan bisa memenuhi kebutuhan fundamnetal bangsa ini, yakni kesejahteraan. Bagi soekarno, negara ini harus didasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong-royong. Sejalan dengan itu adalah Supomo yang hendak mengusung negara integralistik. Bahwa individu adalah bagian dari negara, sehingga tidak perlu untuk mencantumkan hak individu dalam konstitusi negara. Meskipun soekarno dan Supomo menolak untuk mencantumkan hak warga negara dalam konstitusi, keduanya memiliki alasan yang berbeda.

Disisi lain adalah Hatta yang menghendaki dicantumkannya hak-hak warga negara dalam konstitusi. Hatta memang sepakat dengan Soekarno untuk menekan individualisme dan liberalisme. Namun, Hatta kawatir negara akan terjebak dalam otoritarianisme jika hak-hak warga negara tidak dipertegas dalam konstitusi. Selain Hatta, adalah Yamin yang juga melihat potensi otoritarianisme jika hak-hak warga negara tidak dicantukan. Namun, Yamin dapat melihat dengan jernih bahwa aturan dasar untuk menjamin individu tidaklah berkaitan dengan liberalisme.

Bagi Yamin, aturan dasar tersebut merupakan bentuk sebuah jaminan yang memiliki posisi penting. Perdebatan dua kubu tersebut berakhir dengan sebuah kompromi, yakni dicantumkannya hak warga negara dengan sangat terbatas dalam cakupan substansi maupun konsep. Bahkan Konsep yang digunakan dalam hal ini adalah “Hak Warga Negara” (rights of the citizens) bukan “Hak Asasi Manusia” (human rights). Dengan demikian, negara berposisi sebagai “regulator of rights”, bukan sebagai “guardian of human rights

Para periode selanjutnya, tepatnya pada sidang Konstituante, perdebatan tentang hak asasi mansuia kembali meruncing. Namun diskusi di  Konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian natural rights. perdebatan di Konstituante berhasil  menyepakati 24 hak asasi manusia yang selanjutnya akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Namun Konstituante  dibubarkan oleh Soekarno dan kesepakatan-kesepakatan tersebut dikesampingkan, termasuk juga kesepakatan mengenai hak asasi manusia. Pembubaran Konstituante diikuti dengan dikeluarkan dekrit oleh Soekarno yang isinya adalah pernyataan untuk kembali ke Undang- Undang Dasar 1945. Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, status konstitusional hak asasi manusia yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan Undang- Undang Dasar “Sementara” 1950 menjadi mundur kembali.

Munculnya Orde Baru memberikan babak baru bagi perlindungan  konstitusionalitas hak asasi manusia. Pada awal Orde Baru, MPRS membentuk Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-Hak Asasi Manusia. panitia ini menghasilkan sebuah “Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara”. Tetapi rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke Sidang Umum MPRS untuk  disahkan sebagai ketetapan MPRS. Karena fraksi Karya Pembangunan dan ABRI menganggap akan lebih tepat jika Piagam yang  penting itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPR(S) yang bersifat sementara. Namun setelah MPR hasil pemilu (1971) terbentuk,  Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia itu tidak pernah diajukan lagi.

Lengsernya Soeharto membuka babak baru bagi diskursus hak asasi manusia di Indonesia. Pada era reformasi, perdebatan hak asais manusia sudah relatif mendapatkan tempat. Hanya persoalannya adalah, apakah hak sasi mansuia akan menjadi bagian dari UUD atau TAP MPR. Perdebatan ini berakhir dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan ketetapan ini juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia dan untuk  meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup dalam 10 pasal ini melingkupi hak sipil, politik, hingga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan tonggak kemajuan HAM waktu itu. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak  sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (indigenous people). Disamping itu, persolana penting yang dimuat dalam undnag-undnag ini adalah Pengaturan KOMNASHAM, Human right defender dan Pembentukan pengadilan HAM.

Dalam Pasal 4 undang-undang ini menjamin tentang Hak hidup, Pasal 10 menjamin tentang Hak berkeluarga, Pasal 11 s.d. 16 menjamin tentang Hak untuk mengembangkan diri, Pasal 17 s.d. 19 menjamin tentang Hak untuk memperoleh keadilan, Pasal 20 s.d. 27 menjamin tentang Hak atas kebebasan pribadi, Pasal 28 s.d. 35 menjamin tentang Hak atas rasa aman, Pasal 36 s.d. 42 menjamin tentang Hak atas kesejahteraan, Pasal 43-44 menjamin tentang Hak turut serta dalam pemerintahan, Pasal 45 s.d. 51 menjamin tentang Hak wanita, Pasal 52 s.d. 66 menjamin tentang Hak anak

Meskipun di Indonesia telah melakukan pembangunan hukum Hak Asasi Manusia, namun masih perlu untuk meratifikasi instrumen HAM Internasional. Hal ini agar masyarakat indonesia juga dapat mengakses HAM Internasional itu sendiri. Sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan)  instrumen internasional hak asasi manusia dari 25 (dua puluh lima) instrumen pokok HAM Internasional. Delapan instrumen internasional hak  asasi manusia yang diratifikasi itu adalah: Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan, Konvensi Internasional tentang Hak Anak, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di Bidang Olah Raga, Konvensi Internasional tentang (Anti?) Menentang  Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Nafi Muthohirin

Nafi Muthohirin

Staf Program at Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM)
NAFI’ MUTHOHIRIN adalah Dosen Agama di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sekaligus sebagai Direktur Riset di Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM UMM). Pendidikan magisternya di jurusan Kajian Agama dan Studi Perdamaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014). Minat kajiannya berpusat pada tema-tema Islam dan Perdamaian; Radikalisme dan Kekerasan Ekstrimisme, serta Multikulturalisme. Beberapa karyanya yang sudah diterbitkan, di antaranya adalah: (1) Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus (IndoStrategi, Jakarta: 2014); (2) Mahasiswa di Pusaran Fundamentalisme Islam Kampus: Studi Kasus di Universitas Indonesia (Maarif Institute, Jakarta: 2014); (3) Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial (Jurnal Afkaruna, UMY: 2015); (4) Reproduksi Salafi: Dari Kesunyian Apolitis Menuju Jihadis (Maarif Institute, dalam proses). Nafi’ memiliki pengalaman yang panjang di bidang jurnalistik, di antaranya pernah bekerja di: (1) MATAN (PW Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya: 2009-2010); (2) Rakyat Merdeka (Jawa Pos Grup, Jakarta, 2010-2012); (3) Koran SINDO (MNC Grup, Jakarta: 2011-2015); (4) MONDAY Magz (Jakarta, Okt 2015 – Agt 2016). Beberapa artikelnya tersebar di sejumlah harian, seperti di Radar Surabaya, Malang Post, Koran SINDO, Radar Banten, dan GeoTimes.
Nafi Muthohirin

Spread the love

Nafi Muthohirin

NAFI’ MUTHOHIRIN adalah Dosen Agama di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sekaligus sebagai Direktur Riset di Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM UMM). Pendidikan magisternya di jurusan Kajian Agama dan Studi Perdamaian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014). Minat kajiannya berpusat pada tema-tema Islam dan Perdamaian; Radikalisme dan Kekerasan Ekstrimisme, serta Multikulturalisme. Beberapa karyanya yang sudah diterbitkan, di antaranya adalah: (1) Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus (IndoStrategi, Jakarta: 2014); (2) Mahasiswa di Pusaran Fundamentalisme Islam Kampus: Studi Kasus di Universitas Indonesia (Maarif Institute, Jakarta: 2014); (3) Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial (Jurnal Afkaruna, UMY: 2015); (4) Reproduksi Salafi: Dari Kesunyian Apolitis Menuju Jihadis (Maarif Institute, dalam proses). Nafi’ memiliki pengalaman yang panjang di bidang jurnalistik, di antaranya pernah bekerja di: (1) MATAN (PW Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya: 2009-2010); (2) Rakyat Merdeka (Jawa Pos Grup, Jakarta, 2010-2012); (3) Koran SINDO (MNC Grup, Jakarta: 2011-2015); (4) MONDAY Magz (Jakarta, Okt 2015 – Agt 2016). Beberapa artikelnya tersebar di sejumlah harian, seperti di Radar Surabaya, Malang Post, Koran SINDO, Radar Banten, dan GeoTimes.

Leave a Comment

Your email address will not be published.