By / Artikel Syariah & HAM ID

Pendidikan Syari’ah Berbasis HAM: Mendesain Pendidikan Syari’ah Berbasis HAM di Perguruan Tinggi Islam pada Level Master[1]

Spread the love

MENGEMBANGKAN desain pendidikan HAM berbasis syari’ah di lingkungan pendidikan tinggi Islam kita barangkali masih terdengar luxurious, terutama ketika reputasi dan rekam jejak Negara kita dalam hal penegakan HAM masih dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Reputasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan Negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dalam konteks ini beraku sebuah logika linear; keberhasilan Indonesia bisa dipandang sebagai keberhasilan kaum Muslim (sekalipun tidak serta merta merujuk Islam), dan kegagalan Indonesia adalah juga kegagalan Muslim.

Catatan kurang menggembirakan tentang HAM kita bisa dilihat, misalnya, pada hasil riset tahunan yang dilakukan oleh World Value Survey yang menempatkan Indonesia pada kategori “partly free,” sebuah negara yang belum sepenuhnya mengadopsi individual liberties sebagaimana diamanatkan oleh dokumen atau lembaga HAM internasional semacam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Potret penegakan HAM kita juga bisa dibaca dari laporan tentang intoleransi beragama dan kekerasan beragama yang masih cukup memprihatinkan beberapa tahun terakhir yang dirilis oleh sejumlah lembaga non pemerintah seperti Setara Institute, Wahid Institute, dan sebagainya.

Namun demikian, pilihan bagi Indonesia untuk memilih dan mengadopsi HAM bukanlah sebuah kebetulan. Ia merupakan sebuah harga mati; tidak bisa ditawar-tawar. Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu anggota tetap PBB yang turut meratifikasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948. Indonesia juga memiliki struktur politik dalam pemerintahan yang memungkinkan pelaksanaan dan penegakan HAM dijalankan, yakni dengan keberadaan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, secara substantif kita juga banyak menjumpai kata-kata “hak” dalam Pembukaan maupun pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, sekali lagi, keberadaan pranata-pranata hukum dan HAM tersebut mengafirmasi komitmen Indonesia dalam penegakan HAM sekalipun dalam praktiknya penegakan HAM tidak sesederhana dalam formulasi tertulisnya…

SELENGKAPNYA: article-pendidikan-syariah-berbasis-ham-mendesain-pendidikan-syariah-berbasis-ham-di-perguruan-tinggi-islam-pada-level-master


Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published.