PROSPECT Program

Enhancing Protection and Respect for Religious Freedom and Human Rights in Indonesia The Asia Foundation-PUSAM

Tujuan Kegiatan

1

Mengetahui potensi dan akar terjadinya intoleransi terhadap kelompok minoritas utamanya dalam bidang kebebasan beragama

2

Menggali pandangan tokoh lintas agama yang konstruktif terhadap kebebasan beragama.

3

Menemukan best practice pengelolaan keragamaan yang dapat mencegah terjadinya intoleransi dalam bidang kebebasan beragama.

4

Mengembangkan keterlibatan tokoh lintas agama dalam mewujudkan kebebasan beragama dan HAM.

Mitra

Universitas Muhammadiyah Mataram
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Universitas Muhammadiyah Kupang
Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Jakarta

Tim PROSPECT

Syamsul Arifin

Program Manager

Nafi Muthohirin

Program Officer

Rika Endiana Susanti

Finance

M. Hasyim Musthofa

Admin

Latar Belakang

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak fundamental yang perlu mendapatkan penghargaan dan jaminan. Pada tataran normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang dapat memberikan jaminan perwujudan kebebasan beragama baik secara internal (internal freedom) maupun eksternal (eksternal freedom).  Landasan normatif yang perlu disebut pertama  adalah Undang-Undang Dasar 1945.  Dalam UUD 1945 terdapat dua bab yang berisi jaminan kebebasan beragama atau berkepercayaan, yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Bab XI tentang Agama.  Pada Bab XA Pasal 28E terdapat pernyataan sebagai berikut:

  1. Setiap orang bebas  memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan  dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
  2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai Negara dengan nuraninya.
  3. Setiap orang berhak atau kebebasan berserikat, berkumpul, dab mengeluarkan pendapat.

Sedangkan pada Bab XI Pasal 29 memuat pernyataan sebagai berikut:

  1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang maha EsaNegara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Selain UUD 1945, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang  ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal.  Jaminan kebebasan beragama atau berkepercayaan terdapat pada Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:
  • Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  • Menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Komitmen Indonesia dalam pemberian jaminan juga ditunjukkan dengan  meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights/ICCPR) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pada ICCPR Pasal 18 terdapat pernyataan sebagai berikut:

  1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
  2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
  3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
  4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Meskipun memiliki cukup banyak landasan normatif,  ternyata Indonesia belum bebas dari pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan dilakukan oleh negara dan masyarakat.  Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO),  pelanggaran yang dilakukan negara terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan  menggunakan dua modus. Modus pertama, negara melakukan pelanggaran secara tidak langsung dengan cara melakukan pembiaran atas berbagai kasus yang terjadi sehingga menimbulkan aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat. Dalam beberapa kasus terlihat sikap aparat keamanan yang membiarkan dan tidak melakukan pencegahan sehingga mendorong sekelompok orang untuk tetap melanjutkan aksinya seperti menutup tempat ibadah atau melakukan penyerangan terhadap keyakinan kelompok lain. Sebagai pihak yang punya kewenangan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban di masyarakat, aparat keamanan seharusnya menindak pelaku kekerasan tersebut. Tetapi tidak jarang aparat keamanan melakukan pembiaran seakan tindakan pelaku kekerasan dibenarkan.  Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat keamanan menurut Imparsial tidak dapat dibenarkan karena sama halnya negara tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Sedangkan dalam modus kedua,  negara melakukan pelanggaran secara langsung melalui pembuatan dan penguatan berbagai kebijakan yang membatasi dan membelenggu keberagaman dan berkeyakinan.

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan oleh negara memberikan peluang terhadap masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, masyarakat juga menjadi aktor yang melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan setelah adanya peluang dari negara. Tetapi apakah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat hanya disebabkan oleh peluang yang diberikan negara? Kendati negara tidak mungkin diabaikan,  kondisi internal masyarakat sendiri sebagai penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan perlu diungkap.

Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ada kaitannya dengan cara pandang suatu kelompok kepada kelompok yang lain? Studi yang dilakukan oleh Fatimah Husein, Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslim Perspectives (2005), patut dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan tersebut.  Hubungan Muslim dan Kristen yang menjadi fokus studi Husein merupakan topik penting sekaligus sensitif. Konflik dan kekerasan sering mewarnai perkembangan Islam dan Kristen di Indonesia. Dalam pandangan Husein, relasi antara Islam dan Kristen tidak bisa dilepaskan dari cara pandang masing-masing pemeluk agama tersebut terhadap agamanya sendiri maupun agama kelompok lain. Dalam studinya Husein mengungkap dua cara pandang dominan di kalangan Muslim yang mempengaruhi relasi Islam dan Kristen, yakni: eksklusif (exclusive)  dan inklusif  (inclusive). Muslim eksklusif memiliki keyakinan Islam sebagai agama terakhir untuk mengoreksi (kesalahan) agama  lain. Cara pandang ini menurut Husein menimbulkan sikap tidak toleran (intolerance) terhadap keberadaan agama lain. Sedangkan Muslim inklusif memiliki keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang benar.  Meskipun begitu, mereka tidak menegasikan agama di luar Islam yang juga dapat memberikan keselamatan (salvation) bagi pemeluknya.  Dengan cara pandang ini, Muslim inklusif bersikap lebih terbuka terhadap kelompok agama lain.

Kategori yang dibuat Husein bisa digunakan untuk menjelaskan proses pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat dipengaruhi oleh cara pandang mereka terhadap kelompok agama dan keyakinan lain.  Di antara dua cara pandang tersebut (eksklusif dan inklusif) yang berpotensi menimbulkan pelanggaran adalah cara pandang eksklusif.   Pertimbangan teologis, baik eksklusif maupun inklusif, tidak bisa diabaikan pengaruhnya dalam diskursus dan praksis kebebasan beragama/berkeyakinan. Mengikuti penjelasan teoritik dalam sosiologi bahwa tindakan manusia antara lain dipengaruhi oleh sistem makna yang dimilikinya, maka persoalan  kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia juga bisa dirunut pada sistem makna yang digunakan oleh masyarakat.  Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, PUSAT STUDI AGAMA DAN MULTIKULTURALISME (PUSAM) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) merancang kegiatan workhop yang melibatkan tokoh lintas agama di Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di enam  provinsi yang meliputi: Jawa Timur, Jawa Barat, Palangkaraya, Mataram, Kupang dan Ambon.  Pemilihan terhadap keenam wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya potensi dan fenomena intoleransi yang pernah terjadi serta best practice dalam menangani praktik intoleransi. Di Jawa Timur pernah terjadi konflik antara kelompok Sunni dan Syiah. Akibat dari konflik tersebut, sejak 26 Agustus 2012 pengikut Syiah mengungsi ke Gedung Olah Raga (GOR) di Sampang. Jawa Barat disebut oleh Setara Institute sebagai provinsi yang paling banyak terjadi tindakan intoleransi dalam bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Mataram juga terjadi tindakan intoleransi terhadap pengikut Ahmadiyah. Sedangkan di Palangkaraya terdapat isu SARA yang menyertai peristiwa politik lokal seperti Pilkada yang berpotensi menimbulkan gesekan antarkelompok yang berbeda. Sedangkan pilihan terhadap Ambon dan Kupang didasari pada adanya best practice dalam mengelola keragaman yang dapat menghindarkan dari tindakan intoleransi.